KAMMISURABAYA.ORG “Jatuh bangunnya negara ini sangat tergantung dari bangsa ini sendiri. Makin pudar persatuan dan kepedulian, Indonesia hanyalah sekedar nama dan gampar seuntaian pulau di peta.” – (Muhammad Hatta)

Indonesia merupakan sebuah negara yang kaya akan kemajemukan. Tercatat terdapat 257,6 juta penduduk, 17.508 pulau, 1340 suku, dan 1211 bahasa (1158 bahasa daerah). Sehingga tidak salah bahwa tanah di Indonesia diinjak oleh sebuah perbedaan. Sungguh luar biasa founding fathers kita menyatukan Indonesia yang majemuk ini dengan sebuah konsensus dengan berlandaskan kesamaan nasib tertindas oleh penjajahan dan sebuah mimpi besar untuk kehidupan yang lebih baik dikemudian hari. Konsensus itu dibentuk dengan sebuah metanorma yang kita sebut Pancasila. Didalamnya mengadung kesepakatan politik-hukum untuk merajut persatuan dalam kemajemukan.

Pancasila yang notabennya merupakan metanorma maka dibutuhkan penafsiran dalam pengimplementasiannya di kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun penafsiran akan pancasila acapkali sering berbeda, yaitu tergantung siapa yang berkuasa. Penafsiran orde lama dengan sosialisnya  tentu berbeda dengan orde baru dengan asas tunggalnya, tentu berbeda pula juga dengan masa reformasi hari ini. Rezim yang berkuasa memiliki power untuk menghegemoni terkait dengan bagaimana pancasila itu sebenarnya. Hal itu pun terjadi pada rezim hari ini.

Pemerintah hari ini yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo juga menafsirkan pancasila, salah satunya dengan Perppu Ormas. Namun timbul pertanyaan besar apakah penafsiran tersebut benar adanya, atau malah pemerintah mengalami fallacy (kesesatan) berpikir terkait dengan Perppu ini. Apakah tujuan yang baik yaitu merajut kebhinekaan disikapi dengan sebuah kelatahan dalam bersikap yang seakan-akan bersikap represif.

***

Aristoteles mengemukakan bahwa manusia adalah zoonpoliticon atau kita sering sebut makhluk sosial. Seluruh agama pun juga mengajari tentang bagaimana hubungan antar manusia satu dengan lainnya atau dalam islam sering disebut sebagai habbluminannas. Sehingga hidup berserikat merupakan sebuah keniscayaan pada manusia dan termasuk dalam hak asasi yang harus dilindungi.

Indonesia melindungi hak berserikat dalam konstitusi yaitu pada pasal 28E Ayat (3) UUD NRI 1945. Negara berkewajiban memberikan jaminan terkait dengan freedom of association, freedom of assembly,dan freedom of expression.  Dalam bernegara kita membedakan organisasi menjadi tiga ranah, yaitu ranah negara, masyarakat, dan dunia usaha. sebagai penopang terhadap dinamika yang terjadi. Ormas termasuk organisasi yang berada di ranah masyarakat (civil society). Untuk mengukuhkan ormas tadi maka didaftarkan menjadi badan hukum (rechtspersoon) di Kemenkumham sebagai bentuk pencerminan prinsip kebebasan berserikat, apalagi ormas yang menyangkut kepentingan umum atau berhubungan dengan program-program dari pemerintah.

Menurut Plato dalam bukunya “the Statesment” dan “the law” negara dengan bentuk terbaik adalah yang menempatkan supremasi hukum. Hal ini pun di’amin’kan kembali oleh muridnya yaitu Aristoteles. Lalu dikembangkan kembali dalam konsep negara hukum modern di eropa yaitu rechtstaat oleh Immanuel Kant, Paul Laband, dll dengan civil law system. Di Anglo Amerika pun demikian yaitu rule of law oleh A.V Dicey dengan common law system. Indonesia pun juga serupa, dengan berkiblat kepada rechstaat karena Indonesia sebagai korban jajahan belanda yang menganut civil law system.

Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Konsekuensi negara hukum adalah supremasi hukum. Supremasi hukum ditentukan bagaimana tata hukum yang ada salah satunya adalah hierarkhi peraturan perundang-undangan. Dengan hierarkhi yang baik maka konflik norma dapat dihindari.

Dalam hierarkhi peraturan perundang-undangan yang diatur pada Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dijelaskan bahwa Perppu setara dengan UU terkait dengan kedudukannya. Pembentukan Perppu merupakan atribusi yang diberikan dalam konstitusi untuk memberi wewenang kepada presiden ketika terjadi “hal ikhwal kegentingan yang memaksa”  dari sudut pandang presiden semata yang tentu sepihak dan bersifat subyektif. Namun Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai penafsir konstitusi yang sah menafsirkan “hal ikhwal kegentingan yang memaksa”  dengan menitikberatkan ketika kekosongan hukum (vacuum of law) yaitu belum adanya perihal hukum yang mengatur berdasarkan Putusan No. 138/PUU-VII/2009. Perppu No.2 tahun 2017 menjadi polemik tidak hanya dari hot nya pembahasan didalamnya yaitu radikalisme ormas, namun juga dari segi hukum yang dapat dibilang cacat substansi karena tidak terjadinya kekosongan hukum. UU No. 17 Tahun 2013 telah mengatur secara baik terkait dengan prosedural kualifikasi ormas bermasalah dan mekanisme pembubarannya.

Perppu ini juga menabrak due process of law yaitu konstitusi menjamin seluruh prosedur hukum berjalan dengan adil yaitu berdasarkan peraturan atau kita sebut dengan asas legalitas. Bukan malah berlandaskan stigma/prasangka akan kebencian terhadap suatu kelompok yang menjadi landasan. Perppu ormas menabrak due process of law dengan mengabaikan pengadilan sebagai kekuasaan kehakiman yang berwenang untuk mencari keadilan. Pemerintah beralasan bahwa dengan dihapusnya penyelesaian melalui pengadilan diharapkan dapat memangkas waktu untuk melakukan tindakan pembubaran ormas. Suatu fallacy berpikir yang luar biasa dengan menggadaikan due process of law serta HAM dengan percepatan waktu. Ketidaklogisan ini yang harus kita luruskan bahwa alasan yang irrasionalitas rezim ini harus segera dihentikan. Lalu kapan ormas bisa mengajukan ke pengadilan, yaitu setelah ormas itu telah dibubarkan. Mari kita ibaratkan yaitu “dihajar hingga babak belur baru kita bawa ke Rumah Sakit”.

***

Perlu kita ingat bersama tatkala Perppu Ormas ini dikeluarkan, maka Perppu ini tidak hanya berlaku pada ormas yang terancam (cth: HTI) semata namun seluruh ormas yang ada di Indonesia. Tentu kepekaan dan daya kritis terhadap Perppu ini harus segera diperhatikan. Mungkin ormas yang kita ikuti hari ini masih belum terindikasi, bisa jadi dikemudian hari ormas kitalah yang dilakukan serupa selayaknya HTI yaitu korban kesewenangan dari pemerintah untuk menghegemoni.

Dari pemaparan diatas maka kami beranggapan bahwa Perppu No.2 Tahun 2017 tentang Ormas untuk tidak diterapkan dengan alasan sebagaimana dikemukakan diatas. Permasalahan terkait dengan ormas termasuk juga ormas yang anti-pancasila maka diselesaikan kembali melalui pengadilan sebagaimana diatur oleh UU No. 17 Tahun 2013. Dengan mengembalikan ke pengadilan maka kita menjaga marwah kehidupan berbangsa dan bernegara dengan percaya kepada lembaga kekuasaan kehakiman sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi sebagai lembaga yang independen dan imparsial.

Mari kita mengingatkan dan mendoakan pemimpin kita yang saat ini berkuasa supaya mereka tersadar bahwa mereka sedang mengalami fallacy berpikir. Semoga kedepannya fallacy berpikir dan kelatahan sikap pemerintah hari ini tidak terulang kembali. Pemerintah hari ini bisa menjadi pengayom rakyat yang baik sehingga menjadi negara yang Gemah Ripah Ji Jinawi.

Wassalamualaikum

Hamzah Ali

Artikel ini sebelumnya sudah di publikasikan pada laman Tinta Negarawan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here